Revisi UU Pilkada Gagal Disahkan: Pelajaran Berharga untuk Demokrasi Kita

PKS mengapresiasi peran aktif masyarakat, mahasiswa, dan akademisi dalam menjaga demokrasi pada Pilkada. Kholid, juru bicara PKS, menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga kontrol publik.

DPR membatalkan revisi UU Pilkada, mengikuti putusan MK. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, menegaskan keputusan MK sebagai acuan Pilkada 2024. Kholid menyambut baik keputusan ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak.

Tahapan pendaftaran Pilkada dimulai pada 27 Agustus. Kholid menilai pembatalan revisi UU Pilkada sesuai dengan tuntutan rakyat. Kontrol publik tetap berjalan, dan rasionalitas publik tetap dihargai, ujarnya.

Dasco menegaskan kepatuhan DPR pada aturan. Ia menjelaskan mekanisme rapat paripurna selanjutnya akan mengikuti tahapan yang berlaku. Karena pendaftaran Pilkada dimulai pada 27 Agustus, maka keputusan MK akan menjadi acuan.

Dasco menekankan bahwa DPR tunduk pada aturan yang berlaku. Dengan belum disahkannya RUU Pilkada, maka keputusan MK akan menjadi dasar pelaksanaan Pilkada.

22 Agustus 2024